RSS

Bagaimana Mengukur Tingkat Kemakmuran Rakyat Indonesia ?

09 Nov

Bagaimana Mengukur Tingkat Kemakmuran Rakyat Indonesia ?

Rabu , 22-07-2009 | 15:46:35

Ketika Bom Marriot dan Ritz-Carlton jilid dua meledak ditengah hingar bingar hasil Pilpres medio Juli 2009 ini, banyak spekulasi merebak tentang latar belakang mengapa insiden ini terulang kembali. Mulai dari isu politik, ideologi hingga spekulasi lainnya. Namun menurut beberapa narasumber dari beberapa diskusi di layar kaca, latar belakang yang paling mungkin adalah masalah ideologi. Namun bila kita runut kebelakang, ekstrimisme, fundamentalisme atau bahkan hingga radikalisme yang tercipta didasarkan atas kecemburuan. Kecemburuan sosial itulah yang memicu radikalisme beberapa kelompok garis keras untuk menghalalkan segala cara demi sebuah keyakinan.

Sebenarnya bagaimana posisi rakyat Indonesia, di Indonesia sendiri atau ditataran dunia secara ekonomi. Apakah pembangunan yang sudah dilaksanakan setelah 64 tahun merdeka telah berhasil mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Sehingga apabila terjadi kecemburuan sosial maka tentulah hal tersebut didasari pada masalah ekonomi.

Sumberdaya alam Indonesia mungkin tercatat yang paling kaya dikolong jagad ini. Namun upaya agar mampu mencukupi kebutuhan rakyat sehingga mampu memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang minimal disetarakan dengan kemampuan untuk mencukup standar kecukupan untuk hidup.

Standar kemakmuran sebenarnya adalah sebuah konsep yang abstrak, dimana penilaiannya berdasarkan justifikasi personal. Namun demikian, terdapat sebuah konsensus umum bagaimana mendefinisikan sebuah standar hidup yang cukup, menengah atau lebih. Sebagai contoh memiliki kendaraan, rumah yang layak, tinggal di lingkungan yang baik, mampu pergi berekreasi, dan lain sebagainya. Dilain pihak, peningkatan standar hidup didefinisikan dengan kemampuan untuk membuat pilihan, dalam hal ini lebih disebabkan karena kemampuan finansial. Sehingga secara umum standar hidup dapat didekati dari ukuran pendapatan.

Ukuran pendapatan yang selama ini dikenal adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, digunakan sebagai indikator yang paling umum untuk pendekatan ukuran standar hidup. Didefinisikan sebagai seberapa besar sumbangan tiap-tiap penduduk terhadap total produksi barang dan jasa. Semakin besar nilai PDB dibagi jumlah penduduknya, diasumsikan bahwa standar hidupnya makin tinggi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah PDB per kapita adalah ukuran yang memadai sebagai sebuah ukuran standar hidup secara komprehensif. Karena ukuran kesejahteraan secara personal sangat dipengaruhi oleh transaksi pasar, maka PDB per kapita menjadi potret yang tidak komplit untuk menggambarkan standar hidup .

Sementara itu ada ukuran lain yang disebut Pendapatan Disposabel, ukuran ini mencerminkan pendapatan yang siap dibelanjakan, dengan membersihkan seluruh komponen PDB dari faktor-faktor yang sebenarnya dihasilkan secara domestik, namun tidak dinikmati oleh penduduk diwilayah tersebut, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan terjadinya transfer pendapatan. Sehingga daerah dengan sedikit faktor produksi tetap mampu mencukup standar hidupnya karena disokong oleh daerah lain. Atau untuk kasus Indonesia, berapa banyak hasil SDA kita yang digotong keluar negeri, dan bahkan untuk sekedar kerak dan intipnya pun kita harus bersusah payah untuk mendapatkannya.

Justifikasi penggunaan PDB per kapita sebagai ukuran standar hidup didasarkan pada:  Ketika PDB per kapita riil meningkat, maka diasumsikan bahwa tiap orang menambah produksi barang dan jasanya. Jika makin banyak yang diproduksi, maka berimplikasi makin banyak yang siap untuk dikonsumsi, dan pula bahwa konsumen pada kondisi yang bagus untuk membeli produk tersebut, karena secara ekonomi terjadi pertumbuhan baik pendapatan personal dan pertumbuhan tenaga kerja. Secara kasar digambarkan bahwa standar hidup pun akan naik.

Sebagai ukuran standar hidup PDB per kapita mempunyai beberapa keunggulan. Sebagai ukuran pendapatan secara ekonomi, baik nasional, regional maupun internasional, ukuran ini telah ada sehingga keterbandingan antar wilayah dan negara dapat dilakukan. PDB per kapita juga merefleksikan kemampuan sosial untuk mengkonsumsi tanpa melakukan penilaian terhadap siapa dan apa yang mengkonsumsi. Karena PDB per kapita masih mengandung beberapa sumber pendapatan, seperti keuntungan perusahaan yang bisa saja dibagikan berupa deviden atau di investasikan untuk meningkatoan konsumsi dimasa yang akan datang, sehingga PDB perkapita secara nyata menggambarkan kemampuan untuk mengkonsumsi tidak hanya sekarang tetapi juga dimasa datang.

Keunggulan lain dari penggunaan PDB per kapita sebagai standar hidup adalah bahwa ukuran tersebut dapat memberikan analisis yang mendalam, karena secara matematis PDB perkapita di dekomposisikan menjadi beberapa elemen.

PDB               =   PDB            x     Jam Kerja    x    Pekerja          x   Angkatan Kerja
Penduduk           Jam Kerja           Pekerja           Angkatan Kerja           Penduduk

Formula diatas menjelaskan bahwa PDB per kapita sama dengan ukuran produktifitas tenaga kerja (output per jam kerja) dikalikan kemampuan pekerja (rata-rata jumlah jam kerja per tenaga kerja), dikalikan ukuran orang bekerja dari seluruh angkatan kerja, dikalikan rasio partisipasi angkatan kerja (proporsi penduduk yang berkerja dan mencari pekerjaan). Sehingga faktanya  bahwa PDB per kapita dapat di interpretasikan sebagai sebuah fungsi dari empat komponen/ indikator penting sehingga seorang peneliti dapat mencari akar sebab dari perubahan relatif terhadap standar hidup.

Seperti diutarakan diatas, PDB adalah sebuah ukuran dari total nilai barang dan jasa yang diproduksi. Dengan menambahkan nilai transaksi pasar maka PDB menyajikan sebuah gambaran dimana aktivitas ekonomi berputar. Oleh karena itu,  PDB saja tidak akan berarti bagi para pengusaha dan pembuat kebijakan untuk menentukan iklim ekonomi dan penentuan kebijakan yang dirasa perlu.

PDB memang tidak dirancang sebagai ukuran kesejahteraan sosial, bahkan Simon Kuznets sendiri – perancang SNA, menentang interpretasi penggunaan PDB sebagai ukuran kesejateraan. Kepala Bank Sentral Amerika Alan Greenspan memberikan statemen, bahwa PDB masih merupakan ukuran terbaik dari nilai pasar barang dan jasa namun PDB bukan sebuah ukuran kesejahteraan apalagi sebuah ukuran standar hidup.

Kelemahan lain dari penggunanan PDB per kapita sebagai standar hidup adalah menyamakan antara pengangguran dan yang bekerja. Para ahli ekonomi sependapat bahwa peningkatan standar hidup dapat dicapai melalui peningkatan produktifitas. Sebagai contoh, dulu untuk memproduksi satu buah tempe diperlukan waktu 1 jam, namun sekarang hanya perlu waktu 10 menit. Kemudian pilihannya adalah apakah meningkatkan output produksi (yang tentu saja mestinya berimplikasi pada peningkatan pendapatan) atau menurunkan beban kerja. Maka bila pertanyaan ini ditanyakan pada pekerja, maka jawaban yang mungkin diberikan adalah Pendapatan naik dan beban kerja turun – direprentasikan sebagai sebuah peningkatan standar hidup. Maka PDB per kapita sebagai sebuah ukuran standar hidup hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan saja.

Ada beberapa ukuran standar hidup lain yang digunakan selain PDB per kapita, diantaranya adalah angka harapan hidup, angka partisipasi sekolah, angka kematian bayi, Tingkat Kejahatan dan lainnya. Argumentasi yang menyatakan bila PDB per kapita naik, maka negara dapat melakukan perbaikan-perbaikan dibidang kesehatan, pendidikan dan lainnya, namun kenyataanya apakah demikian. PDB perkapita Jawa Timur pada tahun 2005 hanya 47,8 persen dibandingakan PDB per kapita Papua, namun Angka Partisipasi Sekolah SD di Papua hanya 86,32 persen sementara di Jawa Timur mencapai  97,96 persen, demikian pula Angka Kematian Bayi di Papua mencapai 35 sementara Jawa Timur  29.

Dari indikator-indikator tersebut kemudian muncul pertanyaan-pertanyan lain, seperti lebih penting mana umur panjang atau pendapatan yang tinggi? Lebih berharga mana waktu luang atau kesehatan? Lebih baik mana hidup dalam lingkungan yang aman atau akses terhadap kesempatan kerja? Untuk Indonesia lagi-lagi, berapa banyak rakyat yang terlalu lelah bekerja untuk sekedar mencukup kebutuhan hidup minimum dan tak ada waktu apalagi biaya untuk berekreasi, ironis memang.

Kelemahan lain yang tidak dapat dijelaskan oleh PDB per kapita adalah distribusi pendapatan. Secara sederhana PDB perkapita hanya membagi PDB dengan jumlah penduduk. Dengan pendekatan pengeluaran dari Susenas, pada tahun 2005 dijelaskan bahwa 20,22 persen dari total pengeluaran dibelanjakan oleh 40 persen penduduk berpenghasilan rendah,  37,69 persennya dibelanjakan oleh 40 persen penduduk berpenghasilan menengah dan 42,09 persen dibelanjakan oleh 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi. Hal ini mencerminkan terjadi kesenjangan yang mencolok pada pola konsumsi penduduk Indonesia.

Untuk  itulah diperlukan indikator-indikator lain yang lebih mampu menjelaskan ukuran tingkat kemakmuran penduduk dibandingkan bila menggunakan PDB per kapita. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh , diperlukan sebuah ukuran yang mencerminkan seberapa besar pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh tiap rumahtangga untuk keperluan mengkonsumsi barang dan jasa. Beberapa ekonom mempertimbangkan untuk menggunakan ukuran pendapatan Disposabel.

Pendapatan Disposabel atau pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) didefinisikan sebagai pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang dapat saja  disalurkan menjadi investasi.
Secara nasional ukuran pendapatan disposabel menjadi sedikit lebih terukur karena arus pendapatan faktor dan transfer berjalan sedikit lebih mudah, dimana arus uang dan faktor-faktor produksi yang sementara ini didekati melalui pendapatan dari dan ke luar negri lebih baik ketersediaan datanya, berbeda dengan ukuran antar wilayah dalam negara. Untuk itu penelitian lebih mendalam untuk menciptakan sistem penghitungan secara regional, baik propinsi maupun kabupaten/kota sedang terus dikaji.

Potret secara regional akan menjadi sebuah gambaran nyata, bagaimana ukuran kemakmuran suatu wilayah didekati melalui ukuran pendapatan disposabel. Sebagai contoh, bahwa daerah-daerah dengan sumber daya alam yang kaya, bisa jadi pendapatan perkapita yang diukur melalui PDRB perkapita bukanlah sebuah gambaran riil. Karena adanya transfer pendapatan keluar wilayah tersebut, dimana melalui PDRB, seluruh faktor-faktor produksinya secara kasar masih dihitung menjadi pendapatan wilayah tersebut tanpa memperhitungkan adanya aliran dana keluar wilayah. Sementara daerah-daerah dengan sumber daya alam yang sedikit, bila didekati melalui PDRB perkapita, bisa jadi penduduk daerah tersebut akan terpotret menjadi penduduk dengan pendapatan dibawah rata-rata, padahal bila menggunakan pendekatan pendapatan disposabel, “derajat” nya akan naik, karena daerah tersebut mendapatkan transfer dari luar wilayah, yang mendorong peningkatan pendapatannya.

Pendapatan yang rata-rata diterima tiap individu manusia Indonesia, bila dilihat menurut harga pasar atau nilai uang tahun berjalan memang mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2007 rata-rata Pendapatan Disposabel perkapita Indonesia naik 170,6 persen atau naik 2,71 kali lipat dibandingkan pada tahun 2000, namun tingkat pengeluaran konsumsi perkapita pada tahun 2007 baik makanan maupun non makanan bahkan naik mencapai 193,7 persen atau naik 2,94 kali lipat dibandingkan pada tahun 2000. Bila kita bandingkan dengan kenaikan harga ditingkat konsumen melalui Indeks Harga Kosumen (IHK) maka dari tahun 2000 hingga 2007 rata-rata sekuruh komoditi yang diukur telah mengalami kenaikan harga 65 persen.

Secara riil, besaran kenaikan pendapatan disposable tahun 2007 hanya naik 35,3 persen atau hanya 1,4 kali lipat saja dibandingkan tahun 2000. Berarti rata-rata riil pendapatan disposable naik 4,6 persen pertahunnya. Sedangkan pengeluaran konsumsi perkapita rata-rata naik 4,2 persen per tahun. Disisi lain harga-harga naik 9,3 persen pertahun sejak tahun 2000 hingga 2007.

Dari sini terlihat bagaimana kemampuan daya beli dilihat dari dua dimensi. Penulis akan menggunakan dua istilah yang berbeda. Yang pertama, daya beli menurut skala waktu (apparent buying power), dan kedua adalah menurut skala tempat (purchasing power parity). Secara umum diakui memang terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan berbagai sendi kehidupan di Indonesia ini. Berapa banyak rakyat yang pendapatannya berlari lebih cepat dibandingkan pengeluarannya, berapa yang berlari beriringan dan pasti lebih banyak yang kalah cepat. Sementara menurut skala tempat, sudah barang tentu terdapat perbedaan kemampuan daya beli karena berbagai aspek sosial ekonomis dan geografis.

Krisis finansial global dimulai dari skandal Subprime Mortgage di Amerika Serikat. Awal mulanya diyakini dari pola dan gaya hidup yang salah. Besar pasak dari pada tiang dianggap yang mengawali krisis periode ini, disamping ketamakan kaum kapitalis. Namun tentu juga si miskin ingin punya rumah tidak hanya di Amerika tentunya di Indonesia pun demikian. Kalau yang minimum saja belum bisa tercukup bagaimana yang lebih dari itu. Jadi apakah rakyat Indonesia sudah makmur bila secara rata-rata saja antara pendapatan dan pengeluarannya kalah cepat bersaing. Ideologi mungkin akan tidak menjadi masalah yang menghantui negeri ini kalau saja Pemerintah mampu mensejahterakan rakyatnya. (Windhi Putranto)

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada November 9, 2012 in Umum

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: